Pemberdayaan Warga Melalui Demokratisasi Pengelolaan Wisata Dam Raman (Lomba opini)


Corak pengelolaan wisata pada umumnya yang banyak dianut oleh para pemangku kebijakan di negara kita adalah menggunakan pendekatan top-down, yakni pemerintah secara eksklusif mengelola objek wisata, atau menyerahkannya kepada swasta. Dua-duanya punya kelemahan masing-masing, pada pendekatan top-down, warga tidak dilibatkan untuk mengelola objek wisata, sehingga keuntungan yang didapatkan dari pengelolaan objek wisata akan mengalir ke kantong pemerintah, warga sekitar tidak mendapat ‘kue keuntungan’ dari objek wisata yang dieksplorasi pemerintah tersebut.

Pilihan yang kedua, pemerintah menyerahkannya kepada swasta (investor). Pendekatan ini juga mempunyai kelemahan yang sama dengan pendekatan yang pertama, namun, pendekatan pertama terhitung masih lebih baik, karena pendapatan yang diperoleh dari komodifikasi objek wisata masih menjadi hak pemerintah yang akan dikembalikan ke warga, pendekatan yang kedua ini hanya akan menguntungkan penanam modal swasta, konsekuensinya, warga sekitar hanya akan menjadi penonton dari kemakmuran yang terus dikuras dari lumbung wisata di wilayahnya. Kondisi yang kontras banyak kita temui dalam model ini, dimana iklim ekonomi yang makin tinggi dan pembangunan objek wisata makin gencar, tetapi masyarakat lokal tetap miskin.

Oleh karena itu, pendekatan yang paling cocok menurut penulis adalah dengan menggunakan pendekatan “demokratisasi ekowisata” yakni sebagai alternatif atas kedua pendekatan pengelolan tersebut, yang mungkin saja cocok dengan iklim ekonomi dan selaras dengan cita-cita pemberdayaan warga dalam konteks pengembangan wisata Dam Raman.

Dari warga, oleh warga, dan untuk warga

Beberapa waktu lalu penulis sempat berkunjung ke Dam Raman. Dalam pandangan penulis, Dam Raman memang punya potensi yang cukup besar untuk menjadi ikon andalan Kota Metro sebagai destinasi wisata. Deretan Pohon besar nan rindang, tanah yang bergelombang, rerumputan yang hijau, serta spot-spot berfoto ria yang eksotik. Dalam pantauan penulis sendiri, jagad media sosial sudah mulai ramai dengan foto eksotik di beberapa spot yang dibubuhi tagar #ayokedamraman. Suatu hal yang patut diapresiasi, karena ternyata gerakan #ayokedamraman murni diinisiasi oleh masyarakat lokal. Tak menunggu lama, gerakan ini segera mendapat sambutan yang positif dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah.

Secara filosofis, konsep demokrasi yang muncul dalam kajian politik adalah sebuah konsep yang menjadikan warga sebagai sentra dalam aktor perpolitikan. Warga memperoleh ruang partisipasi untuk bergerak lebih leluasa dalam menentukan kemajuan dan masa depannya, dari warga, oleh warga, dan untuk warga. Gerakan #ayokedamraman tersebut sebenarnya sudah merupakan bagian dari manifestasi konsep demokrasi tersebut dalam konteks pariwisata. Karena pada dasarnya, warga lokallah yang konkrit mengerti dinamika objek wisata setempat. Oleh karena itu, melibatkan mereka dalam pembangunan dan pengembangan wisata bukan hanya urgen, melainkan mutlak.

Gerakan #ayokedamraman menggugah dan menyentil kesadaran kita, bahwa proses pengorbitan sekaligus pengelolaan sebuah objek wisata bisa dilakukan warga secara mandiri, selama ada kemauan dan kemampuan. Warga bergotong royong menyediakan fasilitas bermain berupa flying fox, perahu karet, dan panahan dengan menggunakan uang patungan. Warga juga sudah berikhtiar membangun fasilitas lain seperti mushola dan toilet demi kenyamanan pengunjung. Dari gerakan ini kita juga belajar, media sosial merupakan medium kampanye yang paling efektif dan punya daya besar bagi perubahan sosial, murah dan mudah. Terbukti, akhirnya animo masyarakat untuk berkunjung ke Dam Raman meningkat drastis lewat kampanye di Fb dan Instagram.

Jelas, perubahan yang bisa dilakukan warga tidak akan bisa serta merta sim salabim menyulap Dam Raman menjadi objek wisata yang besar secara kilat. Dibutuhkan proses yang panjang, konsistensi dan kontinuitas. Tetapi, ikhtiar warga untuk bergerak sudah merupakan kemajuan, kesadaran warga untuk bergerak ikut urun angan dan tangan gotong ronyong membenahi Dam Raman adalah manuver warga berdaya dan berkesadaran demokratis yang maju.

Dalam konteks pemberdayaan warga melalui demokratisasi warga ini, peran pemerintah bukan dieliminir secara keseluruhan, support pemerintah masih sangat diperlukan, pemerintah perlu memberi keleluasaan dan pendampingan bagi warga untuk lebih mengeksplor, berkreasi, dan berinovasi mempercantik Dam Raman. Di satu sisi, dukungan pemerintah dalam pengelolaan kepariwisataan misalnya dengan mempersiapkan infrastruktur berupa fasilitas publik seperti jalan dan listrik juga tak kalah penting, karena tidak mungkin warga bisa menyediakannya. Sementara, warga diberi hak untuk mengembangkan sektor yang memiliki nilai ekonomis.

Ke depan, warga harus lebih terukur dalam berstrategi mengembangkan Dam Raman, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi, jika perlu dibentuk koperasi yang berfungsi mengelola keuangan Dam Raman. Tidak lupa fasilitas yang dibutuhkan menarik minat pengunjung  seperti penginapan, atraksi wisata (kegiatan wisata yang dapat menarik perhatian wisatawan atau pengunjung), cinderamata (souvenir) khas Dam Raman sebagai kenang-kenangan untuk dibawa oleh wistawan pada saat kembali ke tempat asal, sedikit demi sedikit warga harus terlibat mengembangkannya. Yang tidak kalah penting adalah faktor kebersihan serta jaminan keamanan dan kenyamanan pagi pengunjung, meski pada awalnya dikelola oleh para pemuda dan warga sekitar yang mungkin saja terbawa pada iklim pergaulan sehari-hari di masyarakat, maka penting bagi warga untuk mengedukasi diri berusaha bersikap ramah dan bersahabat terhadap pengunjung. Agar setelah pulang dari Dam Raman, pengunjung tidak kecewa dan membawa kesan buruk yang bisa menurunkan citra Dam Raman.

Pada akhirnya, demokratisasi pengelolaan wisata Dam Raman tidak hanya sekedar memberi peluang bagi warga untuk ikut menjadi aktor pembangunan yang selama ini dimonopoli oleh pemerintah dan investor, warga akan semakin teredukasi dalam mengelola lingkungan dan alam. Di satu sisi, warga juga akan memperoleh manfaat ekonomis dari pengelolaan dan partisipasi aktif dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung, yang berarti juga bahwa hal ini akan berkontribusi bagi pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat lokal. Semoga.

Penulis: Nurul Farida (Mahasiswi IAIN Metro)

Komentar